Senin, 26 Desember 2016

DILEMA ETIK SEBAGAI KONSULTAN PAJAK




 
ASIAN BANKING FINANCE AND INFORMATICS INSTITUTE PERBANAS
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN XXXVI - 2016


Nama               : Debby Maulidya
NIM                  : 1626000012
Mata Kuliah     : Etika dan Hukum Bisnis
Dosen              : Wilfridus B Elu, M.Si., Dr


“DILEMA ETIK SEBAGAI KONSULTAN PAJAK”
 


BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1 Latar Belakang

Dinamisnya perkembangan dan perubahan peraturan pajak di Indonesia serta kompleksnya pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia yang harus dijalankan oleh setiap Wajib Pajak, membuat bisnis konsultasi perpajakan menjadi bisnis yang sangat diperlukan oleh setiap pengusaha atau Wajib Pajak yang menjalankan usahanya di Indonesia. Konsultan pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Pemerintah dalam hal ini melalui badan IKPI atau Ikatan Konsultan Pajak Indonesia sudah membuat dan mengatur mengenai kode etik konsultan yang harus digunakan oleh para konsultan pajak sebagai kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berfikir, bersikap dan bertindak bagi setiap anggota IKPI. Setiap anggota IKPI wajib menjaga citra martabat profesi dengan senantiasa berpegang pada kode etik IKPI. Dalam hal ini, kode etik IKPI yang digunakan mencakup masalah hubungan dengan wajib pajak yaitu mengenai integritas, martabat dan kehormatan konsultan pajak dalam menjalankan profesinya serta bagaimana konsultan harus bersikap secara professional dalam berkerja. Semua itu telah diatur dalam mengenai hubungan dengan Wajib Pajak.
Namun di sisi lain yang sering menjadi dilema sebagai konsultan pajak adalah adanya perbedaan tujuan antara Wajib Pajak dan konsultan pajak. Dimana para Wajib Pajak tentunya akan berfokus pada profit-oriented, dimana pajak seharusnya bukan menjadi penambah biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan sehingga Wajib Pajak membutuhkan jasa konsultan pajak untuk dapat membantu merencanakan perpajakannya sehingga dapat memperoleh nilai pajak yang sekecil-kecilnya menguntungkan bagi perusahaan. Di sisi lain, sebagai seorang konsultan pajak yang dalam pekerjaannya sudah berpegang teguh pada kode etik IKPI, dimana sudah diatur bahwa konsultan pajak wajib untuk membantu Wajib Pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan peundang-undangan perpajakan yang berlaku.
1.2 Rumusan Masalah
  1. Apa yang menjadi dilema etik ketika konsultan pajak memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak dan kaitannya dengan kode etik profesi yang ada?
  2. Bagaimana dilema etik tersebut dikaitkan dengan teori-terori etika?

1.3 Tujuan Penulisan
  1. Mengetahui apa yang menjadi dilema etik konsultan pajak pada saat memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak.
  2. Menganalisa bagaimana dilema etik tersebut dikaitkan dengan teori-terori etika yang ada.
  3. Mengetahui perkembangan moral dari orang-orang yang terlibat dilema etik tersebut.


BAB 2

KERANGKA TEORI

 

2.1 Pengertian Etika

Etika berasal dari kata Yunani yaitu Ethos, yang berarti adar istiadat atau kebiasaan. Pengertian dari etika ini berkaitan dengan adat istiadat dan kebiasaan yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Etika mengacu pada sistem atau kode perilaku kewajiban moral yang menunjukan bagaimana seorang individu harus berperilaku dalam masyarakat (Messier, Glover, Prawit, 2005).

Sedangan, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlaq); kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlaq; nilai mengenai nilai benar dan salah, yang dianut suatu golongan atau masyarakat.


2.2 Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Isi dari Kode Etik IKPI mengenai hubungan dengan Wajib Pajak yaitu:

Kode etik IKPI pasal 7, Konsultan Pajak Indonesia wajib:
1. Menjunjung tinggi integritas, martabat dan kehormatan:

  1. Dengan memelihara kepercayaan masyarakat;
  2. Bersikap jujur dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa;
  3. Dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak boleh menerima kecurangan atau mengorbankan prinsip;
  4. Mampu melihat mana yang benar, adil dan mengikuti prinsip obyektifitas dan kehati-hatian.
2. Bersikap profesional:

  1. Senantiasa menggunakan pertimbangan moral dalam pemberian jasa yang dilakukan;
  2. Senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan dan menghormati kepercayaan masyarakat dan pemerintah;
  3. Melaksanakan kewajibannya dengan penuh kehati-hatian, dan mempunyai kewajiban mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan.
3. Menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan Wajib Pajak:

  1. Harus menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan jasanya, dan tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali ada hak Kode Etik IKPI atau kewajiban legal profesional yang legal atau hukum atau atas perintah pengadilan untuk mengungkapkannya;
  2. Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf atau karyawan maupun pihak lain dalam pengawasannya dan pihak lain yang diminta nasehat dan bantuannya tetap menghormati dan menjaga prinsip kerahasiaan.
     
Dalam Pasal 8 Kode Etik IKPI , Konsultan Pajak Indonesia dilarang:

  1. Memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan Wajib Pajak mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan;
  2. Memberikan jaminan kepada Wajib Pajak bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan instansi perpajakan pasti dapat diselesaikan;
  3. Menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebebasan Wajib Pajak untuk pindah atau memilih Konsultan Pajak lain;
  4. Menerima setiap ajakan dari pihak manapun untuk melakukan tindakan yang diketahui atau patut diketahui melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan;
  5. Menerima permintaan Wajib Pajak atau pihak lain untuk melakukan rekayasa atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perpajakan.


2.3 Standar Profesi Konsultan Pajak

Ciri khas profesionalisme menurut IKPI adalah memiliki integritas, kompetensi, jujur, bebas dan mandiri, dan tidak berpihak kepada siapapun. Sedangkan yang dimaksud dengan Aturan Profesional adalah suatu aturan tentang tingkah laku sebagai rujukan perilaku profesional setiap anggota, yang akan mengakibatkan setiap anggota dikenakan sanksi disiplin oleh IKPI, apabila anggota tersebut melakukan pelanggaran terhadap aturan.

Aturan Profesional yang dimaksudkan telah dijelaskan secara mendetail oleh IKPI yang dimuat didalam Standar Profesi Konsultan Pajak, berikut ini penjelasannya :
1. Kecermatan dan ketelitian

  1. Setiap anggota harus bekerja dengan cermat dalam melaksanakan tugas profesionalnya;
  2. Setiap anggota harus segera memberitahu IKPI bila yang bersangkutan:
    • Diduga melakukan tindak pidana (selain pelanggaran lalulintas);
    • Menerima peringatan atas suatu pelanggaran oleh organisasi profesi lain, dimana ia menjadi anggotanya.
2. Kompetensi

Setiap anggota harus menjalankan praktek profesionalnya sesuai dengan pengetahuan teknis dan sesuai Standar Profesi ini. Setiap anggota dilarang memberikan jasa profesionalnya yang tidak sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud, kecuali ada arahan dan bimbingan yang cukup dari anggota lain yang memiliki kompetensi yang sesuai, agar tugas penugasan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Kerahasiaan

  1. Setiap anggota wajib menjaga kerahasiaan kliennya dan/atau pemberi kerjanya. Hak dan tanggungjawab untuk memelihara kerahasiaan adalah tanpa batas waktu terhadap informasi dimana Konsultan Pajak diberi kepercayaan oleh kliennya sebagai konsekuensi selama atau setelah melaksanakan penugasan. Ketentuan merahasiakan ini juga berlaku terhadap karyawan yang terlibat dalam penugasan bersangkutan;
  2. Informasi yang diperoleh anggota selama bekerja tidak dibenarkan untuk disebarluaskan dalam bentuk apapun di luar lingkup penugasannya tanpa ijin khusus dari kliennya dan/atau pemberi kerjanya kecuali diwajibkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau atas perintah pengadilan atau oleh peraturan profesional untuk mengungkapkan keterangan. Setiap anggota yang karena ketentuan dimaksud, berkewajiban mengungkapkan keterangan dimaksud, perlu mendapatkan ijin dari klien, atau mencari nasehat hukum jika dibutuhkan sebelum mengungkapkan keterangan.
  3. Informasi rahasia yang diperoleh dalam suatu penugasan dilarang digunakan untuk keuntungan pribadi, termasuk anggota keluarga, atau orang lain yang tinggal bersamanya.
4. Objektivitas dan kemandirian


Setiap anggota harus benar-benar objektif dalam seluruh penugasan yang dilakukannya. Konsultan Pajak harus selalu memiliki moral, intelektual dan mandiri secara ekonomi. Hal ini berlaku baik saat mewakili klien atau saat menyelesaikan konflik antara Konsultan Pajak, klien, otoritas pajak dan pihak lain yang berkepentingan. Bila terdapat suatu keadaan dimana kemandirian dan objektifitas diragukan dalam konflik, akan diselesaikan sesuai dengan panduan.

5. Integritas

  1. Setiap anggota harus jujur dan dapat dipercaya dalam segala tindakan profesionalnya. Khususnya, setiap anggota tidak boleh licik/menyiasati, ceroboh dalam memberikan informasi, membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan, maupun ceroboh dalam menyajikan informasi yang relevan;
  2. Setiap anggota tidak diperkenankan menerima pemberian berbentuk uang, dan atau bentuk lain yang tidak berkaitan dengan aktifitas profesionalnya untuk kepentingan pribadi;
  3. Setiap anggota tidak diperkenankan membantu memberikan petunjuk yang patut diduga merupakan tindak pidana pencucian uang;
  4. Setiap anggota harus mengundurkan diri dari penugasan yang diberikan oleh klien bilamana ia berpendapat bahwa instruksi klien tersebut dapat atau dapat diduga menimbulkan resiko terjadinya suatu tindak pidana.
6. Sopan santun


Setiap anggota dalam melaksanakan kegiatan profesionalnya harus berperilaku sopan dan santun sesuai norma yang berlaku dalam berinteraksi dengan semua pihak yang dihadapinya.



2.4 Teori Etika

2.4.1 Teori Utilitarianisme

Utilitarianisme berasal dari bahasa Latin, utilitas (Latin, kata benda): berarti faedah, kegunaan, kemanfaatan, keuntungan, kebaikan mutu; dan utilis (Latin, kata sifat): bermanfaat, berguna, berfaedah, menguntungkan. Utilitarianisme adalah teori etika yang mengemukakan bahwa moralitas dari tindakan, perilaku atau kebijakan ditentukan semata-mata berdasarkan akibat-akibatnya.
Azas manfaat, kegunaan, utilitas merupakan basis pertanggung-jawaban moral.  Suatu tindakan, perilaku atau kebijakan adalah benar, adil, dan baik (secara moral) jika ia mengarah pada terciptanya suatu kesimbangan yang paling baik yang dapat dihasilkan antara akibat-akibat yang baik dan akibat-akibat buruk bagi semua pihak yang terkait. Kaum utilitarian memiliki keyakinan bahwa fungsi  moralitas adalah untuk memajukan kesejateraan manusia melalui upaya-upaya memaksimumkan manfaat-manfaat dan meminimumkan penderitaan atau rasa sakit (harm).

2.4.2 Teori Deontologi
Menurut Immanuel Kant, perbuatan adalah baik jika dilakukan karena harus dilakukan berdasarkan imperatif kategoris. Etika kewajiban melampaui legalitas (kewajiban karena hukum) dengan menekankan motif segi batin dari perbuatan.
Etika deontologis atau deontologi adalah pandangan etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan pada peraturan. Etika ini kadang-kadang disebut etika berbasis "kewajiban" atau "obligasi" karena peraturan memberikan kewajiban kepada seseorang. Dalam pemahaman teori Deontologi memang terkesan berbeda dengan Utilitarisme. Jika dalam Utilitarisme menggantungkan moralitas perbuatan pada konsekuensi, maka dalam Deontologi benar-benar melepaskan sama sekali moralitas dari konsekuensi perbuatan. Deontologi berasal dari kata dalam Bahasa Yunani yaitu: deon yang artinya adalah kewajiban.
Dalam suatu perbuatan pasti ada konsekuensinya, dalam hal ini konsekuensi perbuatan tidak boleh menjadi pertimbangan. Perbuatan menjadi baik bukan dilihat dari hasilnya melainkan karena perbuatan tersebut wajib dilakukan. Deontologi menekankan perbuatan tidak dihalalkan karena tujuannya. Tujuan yang baik tidak menjadi perbuatan itu juga baik.


2.4.3 Teori Kontrak Sosial
Teori kontrak sosial merupakan teori mengenai proses terbentuknya suatu negara, dimana, masyarakat membuat kontrak antar mereka sendiri untuk mendirikan sebuah negara sehingga kewenangan berada di tangan masyarakat.
Thomas Hobbes memandang bahwa manusia mempunyai sifat dasar yang sama. Yakni, sama-sama memiliki keinginan atau kepentingan dan ketidaksukaan terhadap suatu hal. Dalam keadaan tertentu, kepentingan dan ketidaksukaan antar manusia ini saling berbenturan. Sehingga, ada pihak yang mendominasi pihak lain. Kemudian terjadi usaha seseorang untuk berada diatas orang lain, yang akhirnya dimungkinkan terjadinya perang dan kondisi menjadi tidak aman. Maka, untuk menghasilkan situasi aman yang terjamin, mereka menyerahkan kepercayaan mereka kepada sebuah lembaga yang dapat menjamin keamanan, kestabilan, dan kesejahteraan mereka melalui sebuah kesepakatan. Kesepekatan inilah yag disebut kontrak sosial. Dalam hal ini lembaga yang memegang kedaulatan tersebut menjamin hak-hak masyarakat, tanpa harus ada akuntabilitas kepada masyarakat, dengan anggapan bahwa masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada lembaga tersebut melalui kontrak sosial.
Locke menyatakan bahwa manusia itu baik, akalnya menuntun pada kebaikan tidak perlu melanggar dan merusak kehidupan lainnya. Namun manusia punya nafsu yang sering sulit dikontrol oleh akalnya menyebabkan lebih mementingkan pribadi, muncul konflik. Dan pihak yang dirugikan tidak selalu dapat memberi sanksi kepada pelanggar aturan, karena tidak mempunyai kekuatan cukup.
Rousseau menyebutkan pada dasarnya manusia itu sama dan baik. Tetapi alam, fisik dan moral menciptakan ketidaksamaan. Muncul hak-hak istimewa yang dimiliki oleh beberapa orang tertentu karena mereka ini lebih kaya, lebih dihormati, lebih berkuasa. Dari sinilah membutuhkan kontrak sosial.


2.4.4 Teori Keutamaan
Keutamaan berasal dari terjemahan kata virtue yang sebenarnya berarti kebajikan, namun terjemahan yang paling dekat yaitu dengan kata arete yang dipakai Aristoteles maka berarti keutamaan. Menurut Aristoteles, keutamaan moral adalah kebiasaan yang memungkinkan manusia untuk bertindak sesuai dengan tujuan spesfiknya sebagai manusia. Agar dapat bertindak sesuai dengan tujuan spesifiknya sebagai manusia, tentunya manusia dibekali dengan akal yang membedakannya dengan makhluk lain.
Dengan menggunakan akal ini, manusia dapat berpikir secara rasional untuk mempertimbangkan segala sifat-sifat keutamaannya sebagai seorang manusia dalam menjalani hidup. Oleh karena itu, keutamaan (virtue) dapat didefinisikan sebagai watak yang telah dimiliki seseorang dan memungkinkannya untuk bertingkah laku baik secara moral (Bertens, 2000 dalam Satyanugraha, 2003) Seseorang yang baik adalah hidup menurut keutamaan. Hidup yang baik adalah virtous of life (hidup keutamaan).

 


2.4.5 Teori Keadilan

            Dalam teori yang dicetuskan oleh aristoteles mengenai keadilan dibagi menjadi tiga, yaitu:
1. Keadilan legal


Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku.


2. Keadilan komutatif

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yan lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain. Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip keadilan komutatif menuntut agar semua orang menepati apa yang telah dijanjikannya.


3. Keadilan distributif


Prinsip dasar keadilan distributif yang dikenal sebagai keadilan ekonomi adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua warga negara. Keadilan distributif punya relevansi dalam dunia bisnis, khususnya dalam perusahaan.




2.4.6 Teori Hak
Dalam pemikiran moral dewasa ini barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Maka, teori hak pun cocok diterapkan dengan suasana demokratis. Dalam arti, semua manusia dari berbagai lapisan kehidupan harus mendapat perlakuan yang sama. Seperti yang diungkapkan Immanuel Kant, bahwa manusia merupakan suatu tujuan pada dirirnya (an end in itself). Karena itu manusia harus selalu dihormati sebagai suatu tujuan sendiri dan tidak pernah boleh diperlakukan semata-mata sebagai sarana demi tercapainya suatu tujuan lain.


2.4.7 Dwelling Teori
“Dwelling” bisa membantu para pemimpin organisasi untuk menyelesaikan isu-isu etis, dibahas banyak hal mengenai etika-etika yang seharusnya diterapkan dalam profesi kehumasan yang berkaitan erat dengan perusahaan bisnis.
Pemahaman mengenai “Dwelling” adalah dipelajari sebagai sarana untuk menghubungkan hubungan yang benar, Tiga aspek tersebut adalah tinggal bersama, tindakan, dan partisipasi aktif dan menyarankan cara-cara praktis yang mungkin akan disahkan oleh para pemimpin. Hal ini disimpulkan dengan merenungkan cara-cara untuk mengadopsi sebuah “dwelling” untuk menyelesaikan isu-isu etis, menyiratkan ulang konseptualisasi kepemimpinan itu sendiri.

2.4.8 Teori Perkembangan Moral menurut Kohlberg


Tahap-tahap perkembangan moral yang dikemukakan oleh Kohlberg adalah sebagai berikut:
1. Pre-Moral (moralitas pra-konvensional)
Tahap heternomous morality, atau orientasi pada hukuman atau ketaatan dan ganjaran. Pada tahap ini perilaku anak tunduk pada kendali eksternal yang dinilai atas dasar akibat fisik, yaitu bila benar mendapat ganjaran dan bilamana salah mendapat hukuman. Tahap naively egoistic orientation, atau orientasi individualisme, tujuan yang instrumental dan pertukaran. Pada tahap ini anak mulai menyesuaikan terhadap harapan sosial untuk memperoleh penghargaan.
2. Moralitas Konvensional (moralitas peraturan konvensional dan persesuaian)
Tahap Harapan interpersonal mutual, jalinan hubungan, dan konformitas interpersonal. Pada tahap ini anak menyesuaikan dengan peraturan untuk mendapat persetujuan orang lain dan untuk mempertahankan hubungan baik dengan mereka (good boys nice girls). Tahap sistem sosial dan kepedulian, atau orientasi pada hukum dan tatanan. Pada tahap ini anak yakin bila kelompok sosial menerima peraturan yang sesuai bagi seluruh anggota kelompok, mereka harus berbuat sesuai dengan peraturan itu agar terhindar dari kecaman dan ketidaksetujuan sosial.
3. Moralitas Prinsip (moralitas pascakonvensional)
Tahap orientasi hukum yang disepakati, atau orientasi kesepakatan sosial. Pada tahap ini anak yakin bahwa harus ada keluwesan dalam keyakinan-keyakinan moral yang memungkinkan modifikasi dan perubahan standar moral bila ini terbukti menguntungkan kelompok sebagai suatu keseluruhan. Tahap Prinsip etis universal, atau orientasi ke arah keputusan hati nurani dan ke arah prinsip-prinsip etis yang dipilih sendiri. Pada tahap kedua ini anak menyesuaikan dengan standar sosial dan cita-cita internal terutama untuk menghindari rasa tidak puas dengan diri sendiri dan bukan untuk menghindari kecaman sosial. Pada tingkat pre-moral pada dasarnya bersifat egosentris.





BAB 3

ANALISIS

3.1 Dilema Etik Konsultan Pajak

Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai (value-creation) yang tinggi, diperlukan suatu landasan yang kokoh. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang andal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

Saat ini semua profesi dituntut untuk mengikuti arus perkembangan zaman yang semakin maju salah satunya profesi konsultan pajak. Profesi konsultan pajak mempunyai tanggung jawab yang luas selain terhadapat Wajib Pajak yang dibantunya sebagai klien tetapi juga terhadap publik dan pemerintah. Seperti kita ketahui bahwa penerimaan negara terbesar berasal dari sektor pajak. Di satu sisi, pemerintah menginginkan adanya penerimaan pajak yang sangat besar dari Wajib Pajak. Di sisi lain, para pengusaha sebagai Wajib Pajak tidak menginginkan untuk membayar pajak dengan jumlah yang besar yang dapat menggerus keuntungan perusahaan tetapi tetap ingin patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kompleksnya peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia dan seringnya peraturan tersebut berganti mengakibatkan para Wajib Pajak sulit untuk memahami dan menerapkan peraturan tersebut untuk kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, di masa sekarang sebagian besar Wajib Pajak menggunakan jasa konsultan pajak sebagai salah satu cara untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam hal etika, sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut, yang biasa disebut sebagain kode etik. Kode etik harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat dan merupakan alat kepercayaan bagi masyarakat luas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap profesional wajib menaati etika profesinya terkait dengan pelayanan yang diberikan apabila menyangkut kepentingan masyarakat luas

Dalam memberikan jasa konsultasi perpajakan, para konsultan pajak terikat dalam aturan kode etik yang sudah ditetapkan oleh IKPI mengenai hubungan antara konsultan pajak dengan Wajib Pajak dengan menjunjung tinggi integritas, martabat dan kehormatan, bersikap profesional, harus dapat menjaga kerahasiaan Wajib Pajak. Selain itu, untuk melaksanakan pekerjaannya, konsultan pajak harus memenuhi standar-standar profesi yang sudah ditetapkan dalam kode etik konsultan pajak diantaranya harus memperhatikan kecermatan dan ketelitian, bekerja sesuai dengan kompetensinya, menjaga kerahasiaan data dan informasi Wajib Pajak, harus bekerja secara objektif dan mandiri, memiliki kejujuran, integritas, dan dapat dipercaya dalam segala tindakan profesionalnya serta harus berperilaku secara sopan santun sesuai dengan norma yang berlaku.

Namun dalam prakteknya, pemberian jasa konsultasi perpajakan mengalami berbagai dilema etik. Dilema etik merupakan suatu masalah yang sulit dimana tidak ada alternatif yang memuaskan atau suatu situasi dimana alternatif yang memuaskan dan tidak memuaskan sebanding.

Dilema etik yang dihadapi oleh konsultan pajak diantaranya:
  1. Konsultan pajak bertugas untuk membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana sudah diatur dalam kode etik profesi konsultan pajak. Namun dilema etik yang terjadi adalah adanya benturan kepentingan antara konsultan pajak dan pihak manajemen Wajib Pajak. Pihak Wajib Pajak menginginkan perhitugan pembayaran pajak yang sekecil-kecilnya namun tetap patuh terhadap undang-undang pajak. Di sisi lain, konsultan pajak harus dapat memenuhi keinginan kliennya namun juga tetap harus mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan.
  2. Dalam berbagai kasus sengketa pajak, Wajib Pajak dengan keterbatasannya akan pengalaman mengenai litigasi pajak dan pengetahuannya terhadap sengketa pajak, Wajib Pajak meminta bantuan konsultan pajak untuk mendampinginya dalam proses sengketa pajak. Dalam hal ini konsultan pajak akan berhubungan langsung dengan otoritas pajak sebagai wakil dari Wajib Pajak. Dilema etik yang terjadi adalah konsultan pajak sebagai warga negara, tentu harus membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Namun di sisi lain, harus juga membela Wajib Pajak dalam kepentingannya untuk mempertahankan hak perpajakannya. Dalam kondisi ini, sebagai konsultan pajak harus bersifat netral/ objektif dan tidak memihak kepada siapapun karena sebagai seorang konsultan pajak dituntut untuk  memiliki moral dan intelektual yang tinggi.
  3. Hubungan antara konsultan pajak dan Wajib Pajak dapat berubah menjadi hubungan yang tidak profesional karena kedekatannya dalam periode yang cukup lama. Dilema etik yang terjadi adalah hilangnya sikap profesionalitas dan cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan klien. Menyikapi hal ini, kode etik profesi sudah mengatur bahwa setiap konsultan pajak harus mempunyai integritas yang tinggi. Setiap tindakan dari konsultan pajak harus dapat dipertanggungjawabkan. 
 


3.2 Analisa Dilema Etik berdasarkan Teori Etika

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya mengenai dilema etik konsultan pajak, maka dapat dianalisi menggunakan teori-teori etika yang relevan. Berikut adalah analisa berdasarkan teori-teori etika:

  1. Teori Utilitarianisme
    Menurut teori utilitarianisme, suatu tindakan/ perilaku dianggap benar secara moral jika akibat dari perilaku tersebut adalah baik. Jika dilihat dari kasus-kasus dilema etik di atas, tujuan dari pekerjaan seorang konsultan pajak adalah baik yaitu membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan peundang-undangan perpajakan. Namun, berdasarkan teori ini tidak dilihat bagaimana proses dari pemberian jasa konsultan pajak tersebut, apakah pemberian jasa melanggar undang-undang lain, melanggar moral dan hak asasi manusia dan sebagainya.
    Jadi, seorang konsultan pajak dikatakan etis apabila sudah memenuhi tujuannya yang utama sebagaimana diatur dalam kode etif profesi konsultan pajak.
  2. Teori Deontologi
    Menurut teori deontologi, moralitas dinilai berdasarkan tindakan kepatuhan terhadap peraturan. Perbuatan menjadi baik bukan dilihat dari hasilnya melainkan karena perbuatan tersebut wajib dilakukan. Dalam hal ini, jika konsultan pajak sudah mematuhi semua peraturan yang ada dalam kode etik konsultan pajak dan tidak melakukan pelanggaran kode etik profesi, maka dikatakan konsultan pajak tersebut sudah etis.
  3. Teori Keutamaan
    Menurut teori keutamaan, keutamaan moral adalah kebiasaan yang memungkinkan manusia untuk bertindak sesuai dengan tujuan spesfiknya sebagai manusia dengan menggunakan akal sehatnya yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Sehingga, perbuatan seorang konsultan etis atau tidak etis bergantung pada keutamaan konsultan tersebut sebagai manusia. Pemikiran yang rasional dan kebajikan hati nurani yang utama menjadi penentu tindakan etis tersebut. Menurut teori ini, segala perbuatan kembali lagi terhadap rasionalitas diri masing-masing konsultan tersebut.
  4. Teori Hak
    Teori hak digunakan untuk menghormati hak-hak manusia lainnya dalam hukum maupun dalam kehidupan sosial. Sebagai seorang konsultan pajak yang dituntut untuk bersikap etis, berdasarkan teori ini, etis dilihat pula dari perilaku dan tindakannya untuk saling menghormati hak-hak pihak lainnya dan tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri.
  5. Dwelling theory
    Menurut teori ini, isu-isu yang terjadi harus diselesaikan dengan baik dan secara bersama-sama sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan etis jika isunya berhasil diselesaikan. Jika ada dilema etis yang dialami oleh seorang konsultan pajak, maka sebaiknya didiskusikan dan dirumuskan alternatif pemecahan masalahnya sehingga akan terhindar dari perbuatan tidak etis.
     

3.3 Analisa Perkembangan Moral menurut Teori Kohlberg

Menurut Kohlberg, tahapan perkembangan moral seseorang dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu pra-konvensional, konvensional dan pasca-konvensional. Berikut adalah analisis perbuatan etis seorang konsultan pajak dilihat dari perkembangan moralnya menurut teori Kohlberg:

  1. Tahap pra-konvensional
    Dalam tahap pra-konvensional atau tahap awal perilaku seseorang akan didasarkan pada dirinya masing-masing, yaitu tentang memfokuskan diri pada konsekuensi langsung atas tindakan yang dirasakan oleh diri sendiri dan juga memikirkan keuntungan dari perbuatan yang dilakukannya
     
    Tahapan pra-konvensional ini berada pada saat seseorang mulai menekuni karirnya sebagai seorang konsultan pajak. Di tahap awal ia masih memikirkan keuntungan dari pekerjaan yang dilakukannya. Dalam tahap ini masih melihat bagaimana atasannya bekerja, bagaimana lingkungan tempat pekerjaannya. Pengamatan yang dilakukannya bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai pekerjaan dan status pekerjaan yang akan ia kerjakan nantinya. Kondisi pekerjaan, lingkungan dan latar belakang pendidikan akan mempengaruhi pembentukan moral seorang konsultan pajak di tahap awal.
     
  2. Tahap konvensional
    Ketika memasuki tahap konvensional, orang ditahapan ini akan menilai moralitas dari tindakannya dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat umum. Di dalam tahap ini, seseorang sudah mulai mau menerima persetujuan atau ketidaksetujuan dari orang lain dan juga sudah mulai mengenal dan mematuhi hukum, keputusan dan konvensi sosial yang ada dalam masyarakat.
     
    Ketika seorang konsultan pajak sudah berada dalam tahap konvensional, ia sudah mengenali dirinya dan statusnya sebagai seorang konsultan dan sudah memahami pekerjaannya. Sehingga ia akan sedikit demi sedikit mengenal dan memahami tentang kode etik profesi konsultan pajak. Dalam tahap ini, konsultan tersebut sudah mulai mematuhi segala peraturan-peraturan yang melekat pada status pekerjaannya dan sudah bisa menilai apakah perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan moralitas yang dilihat dari melanggar aturan atau tidak.
     
  3. Tahap pasca-konvensional
    Tahapan terakhir dalam perkembangan moral seseorang adalah tahap pasca-konvensional. Dalam tahap ini terdapat kenyataan bahwa individu-individu merupakan entitas yang terpisah dari masyarakat. Setiap orang dianggap memiliki pendapat-pendapat dan nilai-nilai yang berbeda satu sama lain sehingga diperlukan adanya sikap saling menghormati antar individu. Selanjutnya, di tahap yang terakhir adalah penerapan prinsip etika universal yang mendasarkan bahwa hukum hanya valid bila berdasarkan keadilan. Seseorang akan sudah bertindak jika ia rasa bahwa tindakannya adalah benar. Dalam tahap pasca-konvensional, seorang konsultan pajak sudah dapat mengetahui perbuatan yang dilakukannya dan juga konsekuensinya terhadap hukum, masyarakat dan pemerintah. Atas segala perbuatannya ia sudah dapat terlebih dahulu menganalisasi aspek moralitas dari perbuatannya berdasarkan perkembangan moral yang sudah dilaluinya di tahapan-tahapan sebelumnya.




BAB 4

KESIMPULAN
 

Seiring dengan perkembangan zaman dan dunia usaha, sudah tidak dapat dihindarkan lagi antara kepentingan bisnis dan etika bisnis yang terjadi terkadang tidak berjalan bersamaan. Para pelaku bisnis, konsultan dan juga pemerintah memiliki kepentingannya masing-masing. Konsultan pajak salah satunya sebagai pihak independen yang bertugas untuk membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya juga berbenturan dengan berbagai kepentingan dari pemerintah melalui otoritas pajak dan juga kepentingan bisnis Wajib Pajak itu sendiri. Oleh karena itu, etika dari seorang konsultan pajak diatur dalam kode etik profesi konsultan pajak.

Kode etik tersebut sudah dirumuskan dengan mendasarkan kepada teori-teori etika yang ada dengan tujuan agar dapat menjadikan konsultan pajak yang memiliki moralitas dan integritas tinggi. Etika seorang konsultan pajak dapat dinilai dari patuh atau tidaknya ia terhadap kode etik profesi tersebut. Dilema etik yang dirasakan oleh konsultan pajak dapat dilalui jika ia berpegangan teguh pada prinsip kode etik yang ada.



 
BAB 5
DAFTAR PUSTAKA
IKPI, Komisi Kode Etik. (2009). AD ART Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Batam: Komisi Kode Etik.
Messier, Glover, Prawitt. (2005). Auditing And Assurance Service A Systematic Approch. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK-111 Tahun 2014 tentang Konsultan Pajak.